PEKANBARU, CEPASIA.ID- Keputusan sepihak Walikota Pekanbaru Agung Nugroho yang menonjobkan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat sipil. Kali ini, BALAPATISIA bersama Aliansi GEMMPAR Riau menyatakan sikap terbuka dan menyerang balik kebijakan yang dinilai tidak berlandaskan keadilan, transparansi, dan akal sehat pemerintahan.
Ketua Umum BALAPATISIA, Cep Permana Galih, menyebut tindakan Walikota Agung sebagai kebijakan semena-mena yang tidak punya dasar hukum yang kuat dan hanya dijadikan alat kepentingan untuk menyingkirkan pejabat yang tak tunduk.
“Walikota bilang ini demi sinergi dengan KPK, tapi kenapa Zulhelmi Arifin yang namanya juga disebut dalam fakta persidangan tidak ikut dicopot? Kalau memang serius ingin bersih-bersih gratifikasi, kenapa pilih-pilih? Ini munafik! Ini pengecut! Agung Nugroho cuma berani sikat yang lemah, sementara yang dekat atau punya kekuatan dibiarkan duduk nyaman. Ini bukan pembersihan, ini pembersihan musuh politik!” tegas Cep.
Lebih jauh, BALAPATISIA menilai langkah Agung Nugroho adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika pemerintahan, dan tidak mencerminkan komitmen antikorupsi yang jujur.
“Kalau ini serius soal gratifikasi, Zulhelmi Arifin juga harus dicopot dan diganti dengan Pelaksana Harian (Plh), sama seperti yang lainnya! Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena dia bagian dari lingkaran kekuasaan Agung? Ini bukan keadilan, ini permainan kotor! Kami tidak tinggal diam. BALAPATISIA akan terus membongkar ini sampai ke akar!” pungkas Cep.
Sementara itu, Ketua Aliansi GEMMPAR Riau, Erlangga, juga menyampaikan kecaman keras dan meminta Agung Nugroho berhenti tebang pilih dalam mencopot pejabat.
“Kami dari GEMMPAR Riau menuntut Walikota Agung untuk berhenti bermain-main dengan dalih penegakan hukum. Kalau benar serius ingin bersih-bersih, copot semua pejabat yang namanya disebut dalam fakta persidangan. Jangan cuma yang kecil-kecil dikorbankan, tapi yang besar dibiarkan hidup mewah! Ini penghinaan terhadap semangat reformasi birokrasi!” tegas Erlangga.
Baik BALAPATISIA maupun Aliansi GEMMPAR menilai bahwa tindakan Walikota bukanlah cerminan komitmen antikorupsi, tetapi justru tindakan politis penuh intrik dan kepentingan kelompok. Mereka mendesak agar DPRD Kota Pekanbaru turun tangan mengaudit dan mengevaluasi seluruh SK nonjob yang dikeluarkan Walikota, serta meminta KPK untuk tidak membiarkan namanya dimanfaatkan sebagai tameng kepalsuan.
“Kalau Walikota berani jujur, buka semua nama. Jangan lagi pakai kata ‘kejutan’, karena rakyat bukan badut!” tutup Erlangga.
