PEKANBARU, CEPASIA.ID- Krisis pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada pemandangan memprihatinkan di halaman depan Kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang terletak di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai.
Ironisnya, kantor yang seharusnya menjadi representasi kerapian dan profesionalisme pemerintahan justru kini berubah menjadi “Tempat Pembuangan Sampah (TPS)” dadakan.
Gunungan sampah yang mencolok tersebut diperkirakan mencapai volume 15 truk atau sekitar 30 meter panjang dan 3 meter tinggi, menurut keterangan warga dalam video yang beredar luas pada Rabu (11/6/2025).
Masalah ini bermula dari pemutusan kontrak antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dengan pihak rekanan, PT Ela Pratama Perkasa (EPP), yang selama ini menangani pengangkutan sampah.
Sejak kontrak dihentikan, penumpukan limbah di berbagai titik kota semakin parah, termasuk di kawasan vital perkantoran pemerintah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap kinerja DLHK Pekanbaru yang saat ini berada di bawah koordinasi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Pj Sekdako).
Publik mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada langkah konkret untuk mengatasi krisis, bahkan hingga membiarkan simbol pusat pemerintahan menjadi rusak citranya oleh bau dan tumpukan sampah.
“Ini sudah sangat parah. Tumpukan sampah setinggi tiga meter dan sepanjang tiga puluh meter. Kalau dihitung, ada sekitar 13 sampai 15 truk penuh, ditambah ada sembilan mobil pengangkut yang belum dibongkar,” ujar seorang warga dalam rekaman video berdurasi 40 detik yang tersebar di media sosial.
Tak hanya soal estetika dan lingkungan, situasi ini juga menyimpan risiko kesehatan masyarakat serta mempermalukan wajah kota di mata publik.
Warga kini menuntut kejelasan dan tanggung jawab dari Pemko Pekanbaru, terutama DLHK dan Sekda, untuk segera menyelesaikan persoalan sampah yang berlarut-larut.
Apakah krisis ini akan segera ditangani, atau justru menjadi gambaran buruk tata kelola lingkungan di Pekanbaru? Masyarakat menanti aksi nyata, bukan sekadar janji.
