Sorotan utama Fuad tertuju pada amanat Undang-Undang yang mewajibkan perusahaan perkebunan untuk menyerahkan 20 persen dari total lahannya kepada masyarakat dalam bentuk kebun plasma. Namun hingga kini, implementasi aturan tersebut dinilainya masih jauh dari harapan.
“Sudah terlalu lama masyarakat menunggu realisasi 20 persen plasma ini. Kita perlu langkah tegas dan terukur untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi,” tegas Fuad Santoso dalam keterangannya, Jumat (5/7/2025).
Fuad menilai pembentukan Pansus oleh DPRD Riau sangat krusial untuk melakukan investigasi mendalam terhadap perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban plasmanya. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat, akademisi, dan lembaga independen agar proses berjalan secara transparan dan akuntabel.
