PEKANBARU, CEPASIA.ID- Ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru terus meluas. Kali ini, kelompok aktivis Barisan Lantang Para Aktivis Indonesia (BALAPATISIA) yang dipimpin oleh Cep Permana Galih kembali turun ke jalan dengan membawa sederet persoalan yang disebut sebagai bukti gagalnya tata kelola kota.
Dari jalan-jalan berlubang hingga tumpukan sampah yang menjamur di berbagai sudut kota, dari krisis tenaga harian yang gajinya belum dibayarkan hingga kebijakan tarif parkir yang tumpang tindih—BALAPATISIA menuding Wali Kota Pekanbaru telah abai terhadap hak dasar warga kota.
“Ini bukan lagi soal miskomunikasi. Ini soal kemauan politik dan keberpihakan. Pekanbaru sedang darurat tata kelola,” ujar Cep Permana Galih dalam orasinya yang disambut riuh massa.
Salah satu sorotan tajam adalah ketidaksesuaian antara Perwako No. 2 Tahun 2025 dan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang tarif parkir. Perwako menetapkan tarif lebih rendah yang menurut BALAPATISIA menciptakan kebingungan hukum dan berdampak pada nasib ribuan juru parkir yang kini bekerja tanpa perlindungan ataupun jaminan kesejahteraan.
“Alih-alih memberikan kejelasan, pemerintah malah menciptakan regulasi yang saling tabrakan. Korbannya? Rakyat kecil lagi,” tegas Cep.
Kebijakan populis lain yang juga dipersoalkan adalah rencana penghapusan tarif parkir di minimarket. BALAPATISIA menilai langkah ini bisa mematikan mata pencaharian para juru parkir tanpa adanya solusi lapangan pekerjaan alternatif.
Kota Semrawut: Sampah Menumpuk, Jalan Berlubang, Banjir Tak Teratasi
Tak hanya soal parkir, kelompok ini juga menyoroti transisi pengelolaan sampah dari pihak ketiga ke sistem swakelola berbasis kelurahan dan kecamatan. Langkah ini dianggap tergesa-gesa dan tanpa persiapan yang matang.
“Faktanya hari ini, tumpukan sampah terlihat di banyak ruas jalan utama. DLHK seperti cuci tangan, lalu menyerahkan tanggung jawab ke struktur paling bawah yang tidak punya kapasitas teknis maupun dukungan anggaran,” kritik Cep Permana Galih.
Lebih jauh, BALAPATISIA juga mengungkap bahwa hingga April 2025, gaji Tenaga Harian Lepas (THL) seperti penyapu jalan masih banyak yang belum dibayarkan. Ini disebut sebagai bentuk pengabaian terhadap buruh kota yang bekerja setiap hari menjaga kebersihan.
Tak ketinggalan, kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan pun menjadi bahan kritik. Berdasarkan investigasi lapangan BALAPATISIA, lebih dari 450 kilometer jalan rusak tersebar di seluruh kecamatan, dengan 109 kilometer masuk kategori rusak berat. Hal ini diperparah dengan genangan banjir musiman yang terus muncul karena buruknya sistem drainase.
Tunda Bayar: Luka Dalam Anggaran Kota
Satu lagi isu besar yang mencuat adalah kebijakan tunda bayar (TB) oleh Pemko Pekanbaru. BALAPATISIA menyebutkan bahwa sejumlah kegiatan pembangunan dan pembayaran ke rekanan terhambat karena manajemen keuangan yang buruk.
“Ini bukan semata-mata soal keterlambatan. Ini soal kredibilitas anggaran daerah. Ketika proyek mangkrak dan pembayaran ditunda, maka rakyat yang paling merasakan dampaknya,” ujar Cep.
DPRD Didesak Turun Gunung
Dalam pernyataannya, BALAPATISIA juga menekan DPRD Kota Pekanbaru, khususnya Komisi I, agar tidak hanya menjadi penonton. Mereka diminta aktif mengawasi kebijakan eksekutif dan menyuarakan keluhan publik.
“Jangan hanya duduk manis di ruang rapat ber-AC. Jika DPRD tak bersuara, kami yang akan terus bersuara di jalanan,” tutup Cep Permana Galih dengan lantang.
Dengan semangat perlawanan sipil, BALAPATISIA menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar janji di atas kertas.
